IPERINDO MENYOROTI PERSOALAN TATA RUANG, PERIZINAN, IMPOR KOMPONEN, DAN DAYA SAING INDUSTRI GALANGAN KAPAL NASIONAL DALAM FGD KADIN REVITALISASI GALANGAN KAPAL DAN PELAYARAN INDONESIA YANG DIGELAR DI JAKARTA PADA 10 FEBRUARI 2026
| Jakarta, 10 Februari 2026 — IPERINDO turut mengambil bagian dalam forum FGD KADIN: Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Dalam forum tersebut, Ketua Umum IPERINDO, Anita Puji Utami, menyampaikan sejumlah isu strategis yang hingga kini masih menjadi hambatan nyata bagi penguatan industri galangan kapal nasional, mulai dari persoalan tata ruang, kompleksitas perizinan lintas kementerian, beban PNBP ganda, hingga lamanya proses impor komponen yang berdampak pada tingginya biaya industri.
FGD ini dihadiri oleh sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, pelaku industri, dan tokoh strategis nasional. Berdasarkan catatan forum, hadir dan menyampaikan pandangan antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, serta Ketua Dewan Penasihat KADIN Hashim Djojohadikusumo. Forum ini juga memuat pemaparan dari unsur KADIN yang menyoroti tantangan dan peluang revitalisasi industri galangan kapal dan pelayaran Indonesia.  Dalam penyampaiannya, IPERINDO menegaskan bahwa industri galangan kapal merupakan industri yang memiliki karakter padat karya, padat modal, dan berteknologi tinggi. Investasi untuk membangun satu fasilitas galangan kapal memerlukan biaya yang sangat besar, mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Namun di balik besarnya investasi tersebut, industri galangan kapal juga memiliki multiplier effect yang luas, baik terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan industri pendukung, maupun keberlangsungan UMKM dalam ekosistem maritim nasional. IPERINDO juga menyoroti persoalan tata ruang wilayah yang belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pengembangan industri galangan kapal, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Dalam praktiknya, terdapat galangan kapal yang telah beroperasi selama bertahun-tahun namun menghadapi perubahan peruntukan wilayah, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi keberlangsungan investasi dan operasional industri. Selain itu, perizinan yang melibatkan banyak instansi dinilai masih sangat kompleks, bahkan untuk kebutuhan maintenance fasilitas galangan. Menurut IPERINDO, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius agar industri galangan kapal nasional dapat tumbuh secara sehat, efisien, dan berkelanjutan.
|
| Persoalan lain yang turut disampaikan adalah lambatnya proses impor komponen dan peralatan industri yang kerap memakan waktu hingga dua sampai tiga bulan. Kondisi ini bukan hanya menghambat proses produksi dan maintenance, tetapi juga memicu biaya demurrage yang tinggi. Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, IPERINDO menilai kondisi tersebut harus segera dibenahi, terlebih ketika negara pesaing seperti Tiongkok mampu memberikan dukungan insentif signifikan kepada industri galangan kapal dan industri komponennya, termasuk insentif ekspor dan dukungan fiskal yang memperkuat daya saing mereka di pasar internasional.
Dalam forum yang sama, sejumlah narasumber juga menegaskan pentingnya penyederhanaan regulasi, penguatan insentif fiskal, dukungan pembiayaan jangka panjang, kemudahan impor komponen, penguatan digitalisasi rantai pasok, serta prioritas pembangunan kapal strategis nasional di dalam negeri. IPERINDO memandang bahwa seluruh agenda tersebut harus didorong secara nyata melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, agar industri galangan kapal Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang menjadi pemain utama di negeri sendiri. IPERINDO juga menegaskan bahwa keberlanjutan industri galangan kapal sangat terkait dengan masa depan pengembangan sumber daya manusia maritim Indonesia. Saat ini, industri perkapalan didukung oleh banyak perguruan tinggi maritim, sekolah vokasi, serta tenaga kerja terampil yang membutuhkan kesinambungan aktivitas industri dan kepastian order. Tanpa keberlangsungan pembangunan kapal baru dan aktivitas galangan yang sehat, penyerapan SDM maritim nasional akan ikut terdampak. Melalui forum ini, IPERINDO kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan industri galangan kapal nasional serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kebijakan yang implementatif dan berpihak pada penguatan industri dalam negeri. Revitalisasi industri galangan kapal Indonesia diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret, kolaboratif, dan berkelanjutan demi memperkuat daya saing maritim nasional.
(Sumber : Sekretariat DPP IPERINDO) |
