/
Sosialisasi Katalog Elektronik Versi 6

Sosialisasi Katalog Elektronik Versi 6

PENTING BAGI PELAKU USAHA ANGGOTA IPERINDO UNTUK MELAKUKAN
ADAPTASI TERHADAP KATALOG ELEKTRONIK VERSI TERBARU

Pada Kamis, 31 Juli 2025, dilaksanakan sosialisasi mengenai Katalog Elektronik versi 6 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2025 di Conference Room, Hall D.2, JI Expo Kemayoran, Jakarta. Kegiatan ini berlangsung pukul 10.00 hingga 12.00 WIB dan diikuti oleh berbagai pelaku usaha serta pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

Acara ini diselenggarakan melalui kerja sama antara Asosiasi Pengusaha Perdagangan Indonesia (IPERINDO), Indonesia Procurement Consortium (INAPROC), dan Pusat Pengembangan Layanan Cerdas (PPLC). Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi terbaru serta mendorong digitalisasi pengadaan barang/jasa.

Sosialisasi dibuka oleh Hilman Risan, Sekretaris Umum Iperindo, yang menyampaikan opening remarks. Ia menekankan pentingnya adaptasi pelaku usaha terhadap Perpres No. 46 Tahun 2025 serta optimalisasi pemanfaatan Katalog Elektronik versi terbaru. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap regulasi yang berlaku.

Elmario Ramon hadir sebagai pembicara utama. Dalam paparan materinya, ia menjelaskan mekanisme pendaftaran produk, tata kelola transaksi digital, serta manfaat penggunaan Katalog Elektronik bagi pelaku usaha dan pemerintah. “Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan,” jelas Elmario.

Sesi diskusi dipandu oleh Hasbi A. Syamsudin sebagai moderator. Ia mendorong peserta untuk aktif bertanya dan berbagi pengalaman terkait kendala teknis maupun prosedural dalam implementasi Katalog Elektronik. Hal ini membuat sesi diskusi berlangsung interaktif dan informatif.

Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan perusahaan, pengelola pengadaan, serta stakeholder terkait. Mereka mendapatkan pemahaman langsung mengenai regulasi, prosedur digitalisasi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan Katalog Elektronik.

Selain materi utama, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha, asosiasi, dan pemerintah dalam mendukung pengadaan yang lebih efisien dan transparan. Interaksi antarpeserta menjadi momen penting untuk berbagi pengalaman serta strategi implementasi di lapangan.

Baca Juga:  Kolaborasi Kemenperin-IPERINDO-BKI, Gelar Bimtek SMK3 untuk Industri Galangan Kapal

Iperindo, Inaproc, dan PPLC berharap kegiatan ini dapat mendorong adopsi sistem Katalog Elektronik secara optimal. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan pengadaan sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan digital.

Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam menghadapi dinamika regulasi dan teknologi yang terus berkembang. Diharapkan, pemahaman yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan pengadaan sehari-hari.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu memanfaatkan Katalog Elektronik versi 6 secara efektif, memperkuat kepatuhan terhadap Perpres 46 Tahun 2025, serta mendukung terciptanya ekosistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Katalog Elektronik (E-Katalog) versi 6 merupakan platform pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan oleh LKPP dan Telkom Indonesia. Platform ini bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan serta pembayaran dengan mengintegrasikan sistem pengadaan (SPSE/E-Katalog) dengan sistem keuangan (SAKTI), sekaligus memberdayakan UMKM dan produk dalam negeri.

E-Katalog versi 6 merupakan bagian dari ekosistem baru yang disebut INAPROC, yang menjadi pusat berbagai sistem pengadaan. Tujuan dari sistem ini adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi dengan mengurangi duplikasi data, potensi kesalahan manual, serta keterlambatan proses dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, sistem ini juga meningkatkan akuntabilitas dengan mengoptimalkan efektivitas belanja negara melalui digitalisasi proses pengadaan, serta mendukung kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan produk dalam negeri yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Redaksi/Sumber Berita : Arsip Sekretariat DPP IPERINDO

Komentar

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}